Perpajakan

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang secara khusus ditujukan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).

Poin Utama PMK 48/2024: Pemerintah mengenakan tarif BMTP untuk produk kain dari beberapa negara. Artinya, perusahaan di Kawasan Berikat yang mengimpor kain tersebut untuk produksinya harus membayar biaya tambahan yang sebelumnya tidak ada.

Skala prioritas pengawasan adalah sistem pengelompokan perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang berlaku.

Kawasan Berikat (KB) adalah kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor. Dengan memberikan kemudahan fiskal seperti penangguhan Bea Masuk dan pembebasan PPN, KB dirancang sebagai insentif kuat bagi pelaku usaha.

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat (TPB) untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).

Faktur Pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP. Untuk Kawasan Berikat, kode transaksi yang digunakan umumnya berawalan "07", dan tidak dipungut PPN.

Mau isi CORETAX tanpa ribet? Gunakan software ERP ini untuk otomatisasi pelaporan pajak dan pembukuan bisnis Anda!

Pada umumnya, laba fiskal (taxable profit) dapat disebut juga dengan penghasilan kena pajak atau rugi pajak (tax loss) ....

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian global, dan nilai impor adalah salah satu aspek krusial yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis. Nilai impor bukan hanya sekadar angka; ia merupakan dasar penghitungan berbagai pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan saat barang masuk ke suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca tentang konsep nilai impor, dasar penghitungan pajak dan bea masuk, serta pentingnya pemahaman yang baik tentang nilai impor dalam konteks perdagangan internasional.